Kata kunci "binance", "btc", dan "binance hacked" masuk daftar pencarian teratas sepekan ini. Saat harga bergerak tajam dan kabar peretasan beredar, pertanyaan yang biasanya menyusul adalah soal pajak: berapa tarifnya, apakah harus dilaporkan di SPT, dan bagaimana kalau yang memegang kripto adalah perusahaan. Artikel ini merangkum aturan yang berlaku untuk tahun pajak 2026 dan cara mencatatnya dengan rapi.
Aturan Pajak Kripto yang Berlaku 2026
Dasar hukumnya PMK 50/2025 yang ditandatangani 25 Juli 2025 dan berlaku untuk tahun pajak 2026. Poin pentingnya:
| Transaksi | Perlakuan Pajak |
|---|---|
| Penjualan atau penukaran kripto lewat platform dalam negeri | PPh Pasal 22 final 0,21% (sebelumnya 0,1% di PMK 68/2022) |
| Penjualan atau penukaran lewat platform luar negeri | PPh Pasal 22 final 1% |
| Pembelian aset kripto | Tidak dikenai PPN |
| Jasa platform perdagangan dan jasa penambang | Tetap dikenai PPN |
Selisih tarif antara platform dalam negeri dan luar negeri cukup besar. Bagi pelaku yang sering bertransaksi, pilihan platform berpengaruh langsung pada beban pajak.
Kasus Anda mirip dengan artikel ini? Pilih pertanyaan di bawah, pesan WhatsApp sudah tersusun. Diskusi awal tanpa biaya.
Pajak Final Bukan Berarti Tidak Lapor SPT
Ini salah kaprah yang paling sering. PPh-nya memang final, tetapi aset kripto tetap wajib dicantumkan sebagai harta di SPT Tahunan. Penghasilan dari penjualannya juga dilaporkan di bagian penghasilan yang dikenai pajak final.
DJP makin memperhatikan sektor ini. Penerimaan pajak kripto tercatat sekitar Rp1,93 triliun secara kumulatif sejak 2022 sampai Januari 2026. Data transaksi dari platform terdaftar memudahkan otoritas mencocokkan dengan SPT, sehingga harta yang tidak dilaporkan berisiko memicu pertanyaan.
Soal Keamanan Exchange dan Bukti Transaksi
Kabar peretasan mengingatkan satu hal: platform luar negeri berada di luar pengawasan otoritas Indonesia, sehingga perlindungan dan jalur penyelesaian sengketa bagi pengguna lokal lebih terbatas. Apa pun platform yang dipakai, risiko teknis selalu ada.
Dari sisi pajak dan akuntansi, risikonya bertambah bila riwayat transaksi hilang. Langkah sederhana yang sebaiknya dilakukan:
- Unduh riwayat transaksi dan laporan saldo secara berkala, minimal setiap akhir bulan dan akhir tahun.
- Simpan bukti setor dan bukti potong PPh dari platform.
- Catat alamat dompet (wallet) dan perpindahan aset antarplatform agar asal-usul saldo bisa dijelaskan.
Jika yang Memegang Kripto Adalah Perusahaan atau UMKM
Semakin banyak pemilik usaha menaruh sebagian kas perusahaan di aset kripto. Ini sah, tetapi pencatatannya harus disiplin:
- Pisahkan harta pribadi dan harta usaha. Akun platform atas nama pribadi pemilik tidak otomatis menjadi aset perusahaan. Bila dana perusahaan dipakai, dokumentasikan sebagai pinjaman atau penempatan dengan persetujuan yang jelas.
- Catat di pembukuan sebagai pos tersendiri, terpisah dari kas dan setara kas, lengkap dengan tanggal perolehan, jumlah unit, dan harga.
- Tetapkan kebijakan akuntansi tertulis soal pengukuran dan pengakuan untung rugi, lalu terapkan konsisten. Diskusikan dengan akuntan karena perlakuannya bisa berbeda dari investasi biasa.
- Siapkan dokumen pendukung untuk auditor dan bank. Auditor akan meminta bukti saldo per tanggal laporan. Bank umumnya tidak menghitung kripto sebagai likuiditas setara kas.
- Hitung pajak per transaksi dan cocokkan dengan bukti potong agar SPT Badan konsisten dengan laporan keuangan.
Usaha yang masih mencampur rekening pribadi dan usaha sebaiknya merapikan hal ini lebih dulu sebelum menambah posisi kripto, apalagi bila perusahaan berencana mengajukan kredit atau diaudit.
Ceritakan kondisi usaha Anda kepada kami. Konsultasi awal gratis, dan kami bantu pilihkan kantor berizin yang sesuai dengan kebutuhan dan skala perusahaan Anda.
