Ekosistem FA:FA Indonesia Kredit, Investor, IPOCari Akuntan KAP, KJA, PajakUpdate SAK Standar Akuntansi
Chat Ananta, CPA

Beranda / Wawasan

Pajak

Pajak Bitcoin dan Kripto 2026: Tarif 0,21%, SPT, dan Pencatatan bagi Usaha

Harga BTC dan isu peretasan exchange ramai dicari. Ini aturan pajak kripto 2026 (PMK 50/2025), kewajiban SPT, dan cara usaha mencatat aset kripto.

Ananta, CPA · 2026-11-03

Pajak Bitcoin dan Kripto 2026: Tarif 0,21%, SPT, dan Pencatatan bagi Usaha

Intinya: Harga BTC dan isu peretasan exchange ramai dicari. Ini aturan pajak kripto 2026 (PMK 50/2025), kewajiban SPT, dan cara usaha mencatat aset kripto.

Kata kunci "binance", "btc", dan "binance hacked" masuk daftar pencarian teratas sepekan ini. Saat harga bergerak tajam dan kabar peretasan beredar, pertanyaan yang biasanya menyusul adalah soal pajak: berapa tarifnya, apakah harus dilaporkan di SPT, dan bagaimana kalau yang memegang kripto adalah perusahaan. Artikel ini merangkum aturan yang berlaku untuk tahun pajak 2026 dan cara mencatatnya dengan rapi.

Aturan Pajak Kripto yang Berlaku 2026

Dasar hukumnya PMK 50/2025 yang ditandatangani 25 Juli 2025 dan berlaku untuk tahun pajak 2026. Poin pentingnya:

TransaksiPerlakuan Pajak
Penjualan atau penukaran kripto lewat platform dalam negeriPPh Pasal 22 final 0,21% (sebelumnya 0,1% di PMK 68/2022)
Penjualan atau penukaran lewat platform luar negeriPPh Pasal 22 final 1%
Pembelian aset kriptoTidak dikenai PPN
Jasa platform perdagangan dan jasa penambangTetap dikenai PPN

Selisih tarif antara platform dalam negeri dan luar negeri cukup besar. Bagi pelaku yang sering bertransaksi, pilihan platform berpengaruh langsung pada beban pajak.

Tanya Dulu Sebelum Memilih

Kasus Anda mirip dengan artikel ini? Pilih pertanyaan di bawah, pesan WhatsApp sudah tersusun. Diskusi awal tanpa biaya.

Pajak Final Bukan Berarti Tidak Lapor SPT

Ini salah kaprah yang paling sering. PPh-nya memang final, tetapi aset kripto tetap wajib dicantumkan sebagai harta di SPT Tahunan. Penghasilan dari penjualannya juga dilaporkan di bagian penghasilan yang dikenai pajak final.

DJP makin memperhatikan sektor ini. Penerimaan pajak kripto tercatat sekitar Rp1,93 triliun secara kumulatif sejak 2022 sampai Januari 2026. Data transaksi dari platform terdaftar memudahkan otoritas mencocokkan dengan SPT, sehingga harta yang tidak dilaporkan berisiko memicu pertanyaan.

Soal Keamanan Exchange dan Bukti Transaksi

Kabar peretasan mengingatkan satu hal: platform luar negeri berada di luar pengawasan otoritas Indonesia, sehingga perlindungan dan jalur penyelesaian sengketa bagi pengguna lokal lebih terbatas. Apa pun platform yang dipakai, risiko teknis selalu ada.

Dari sisi pajak dan akuntansi, risikonya bertambah bila riwayat transaksi hilang. Langkah sederhana yang sebaiknya dilakukan:

  • Unduh riwayat transaksi dan laporan saldo secara berkala, minimal setiap akhir bulan dan akhir tahun.
  • Simpan bukti setor dan bukti potong PPh dari platform.
  • Catat alamat dompet (wallet) dan perpindahan aset antarplatform agar asal-usul saldo bisa dijelaskan.

Jika yang Memegang Kripto Adalah Perusahaan atau UMKM

Semakin banyak pemilik usaha menaruh sebagian kas perusahaan di aset kripto. Ini sah, tetapi pencatatannya harus disiplin:

  1. Pisahkan harta pribadi dan harta usaha. Akun platform atas nama pribadi pemilik tidak otomatis menjadi aset perusahaan. Bila dana perusahaan dipakai, dokumentasikan sebagai pinjaman atau penempatan dengan persetujuan yang jelas.
  2. Catat di pembukuan sebagai pos tersendiri, terpisah dari kas dan setara kas, lengkap dengan tanggal perolehan, jumlah unit, dan harga.
  3. Tetapkan kebijakan akuntansi tertulis soal pengukuran dan pengakuan untung rugi, lalu terapkan konsisten. Diskusikan dengan akuntan karena perlakuannya bisa berbeda dari investasi biasa.
  4. Siapkan dokumen pendukung untuk auditor dan bank. Auditor akan meminta bukti saldo per tanggal laporan. Bank umumnya tidak menghitung kripto sebagai likuiditas setara kas.
  5. Hitung pajak per transaksi dan cocokkan dengan bukti potong agar SPT Badan konsisten dengan laporan keuangan.

Usaha yang masih mencampur rekening pribadi dan usaha sebaiknya merapikan hal ini lebih dulu sebelum menambah posisi kripto, apalagi bila perusahaan berencana mengajukan kredit atau diaudit.

Ceritakan kondisi usaha Anda kepada kami. Konsultasi awal gratis, dan kami bantu pilihkan kantor berizin yang sesuai dengan kebutuhan dan skala perusahaan Anda.

Sumber: IKPI: Mulai 2026 Tarif Pajak Kripto Naik Jadi 0,21%, PPN Dihapuskan; IKPI, 28 Februari 2026: Setoran Pajak Kripto Nyaris Rp2 Triliun; CNBC Indonesia: PPh Kripto Dinaikkan Jadi 0,21%, Penjelasan Dirjen Pajak. Ringkasan dan analisis ditulis ulang oleh cariakuntan.com.

Diskusikan Kebutuhan Anda

Kami memetakan kebutuhan Anda terhadap persyaratan bank, regulator, atau investor, lalu menghubungkan Anda dengan kantor berizin yang memenuhinya.

Chat Ananta, CPA
Wawasan LainnyaTerima SP2DK dari Kantor Pajak: Kenapa Laporan Keuangan Rapi Jadi KunciKewajiban Pajak Usaha yang Sering Terlewat dan Kapan Perlu Konsultan PajakPemeriksaan Pajak Perusahaan: Kapan Butuh Konsultan Pajak dan Cara MemilihnyaPajak Digital Mulai 9 November 2026: Benarkah Transfer Bank Kena Pajak?Cara Menghitung Kerugian Penipuan untuk Laporan PolisiPenggelapan Uang oleh Karyawan: Cara Menghitung Kerugian Perusahaan

Alur Memilih Kantor

  1. 01Cek KebutuhanAudit, review, kompilasi, atau cukup pembukuan.
  2. 02Cek IzinRegistri Kemenkeu, IAPI, dan OJK.
  3. 03Bandingkan di Kota AndaKAP, KJA, KJPP, dan konsultan pajak per kota.
  4. 04Dikerjakan Rekanan FA IndonesiaKAP DHN & Rekan dan KJA Farhani K.N.

Artikel Lainnya

PajakTarget Pajak 2027 Naik 12 Persen Tanpa Kenaikan Tarif: Pengawasan Data Makin KetatBaca SelengkapnyaPajakKewajiban Pajak Usaha yang Sering Terlewat dan Kapan Perlu Konsultan PajakBaca SelengkapnyaPajakDJP Sita Apartemen dan Kendaraan Penunggak Pajak: Cara Agar Usaha Tidak Sampai ke Tahap SitaBaca SelengkapnyaPajakTerima SP2DK dari Kantor Pajak: Kenapa Laporan Keuangan Rapi Jadi KunciBaca Selengkapnya
Logo KAP DHN & RekanKAP DHN & Rekan · Kantor Akuntan Publik, Terdaftar OJKChat Ananta, CPA
Logo KJA Farhani K.N.KJA Farhani K.N. · Kantor Jasa Akuntansi, Izin 232/KM.1PPPK/2020Chat Ananta, CPA
Chat Ananta, CPA