Pencarian "pajak digital" dan "transfer bank kena pajak digital" melonjak sepekan terakhir. Pemicunya pernyataan di Rapimnas Kadin pada 29 Oktober 2026 bahwa pungutan pajak digital, termasuk e-commerce, akan diperluas mulai 9 November 2026. Banyak pemilik usaha lalu mengira setiap transfer bank akan dipotong pajak. Itu tidak tepat. Berikut pemilahan antara yang sudah berlaku, yang baru berupa rencana, dan apa yang perlu disiapkan usaha Anda.
Yang Baru Berupa Pernyataan: Perluasan Mulai 9 November 2026
Menurut pemberitaan Bisnis.com, Ketua Dewan Penasihat Kadin menyampaikan bahwa pemerintah akan memperluas pungutan pajak digital mulai 9 November 2026. Bank pemerintah dan swasta, serta fintech dan platform e-commerce, disebut akan diminta ikut memungut. Ia juga menyinggung adanya peraturan presiden baru.
Namun sampai artikel ini ditulis, nomor aturan teknis, tarif, dan jenis transaksi yang dikenai belum diumumkan secara rinci. Jadi sikap yang paling aman adalah menunggu aturan resmi dari pemerintah dan DJP, tidak mengambil keputusan bisnis berdasarkan potongan video atau pesan berantai.
Kasus Anda mirip dengan artikel ini? Pilih pertanyaan di bawah, pesan WhatsApp sudah tersusun. Diskusi awal tanpa biaya.
Yang Sudah Berlaku: SPP-TDLN Sejak 10 September 2026
Sistem pemungutan pajak transaksi digital luar negeri (SPP-TDLN) berdasar Perpres 68/2025 sudah berjalan sejak 10 September 2026. Intinya:
- Yang dikenai adalah PPN atas pemanfaatan barang atau jasa digital dari luar negeri, misalnya langganan software, iklan di platform asing, atau layanan digital lain yang dibayar ke penyedia luar negeri.
- Bank bertindak sebagai pihak lain yang memungut, setelah operator sistem mengonfirmasi bahwa transaksi tersebut memang kena PPN.
- Besarnya PPN adalah 11/111 dari harga yang sudah termasuk PPN.
- Empat bank Himbara siap lebih dulu, bank lain menyusul bertahap.
Artinya, transfer biasa antarrekening, bayar supplier dalam negeri, atau kirim uang ke keluarga bukan objek SPP-TDLN. Yang disasar adalah pembayaran atas konsumsi layanan digital luar negeri.
Yang Sudah Berlaku: PPh Pasal 22 Marketplace 0,5%
Untuk penjual online, aturan yang lebih langsung terasa adalah PMK 37/2025. Ringkasnya:
| Poin | Ketentuan |
|---|---|
| Tarif | PPh Pasal 22 sebesar 0,5% dari peredaran bruto pedagang, tidak termasuk PPN dan PPnBM |
| Pemungut | Empat marketplace yang ditunjuk lewat keputusan Dirjen Pajak 24 September 2026: Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli |
| Waktu | Mulai 1 Oktober 2026 dengan masa penyesuaian sampai 31 Oktober 2026, efektif penuh 1 November 2026 |
| Pengecualian | Pedagang orang pribadi dengan omzet sampai Rp500 juta per tahun yang menyampaikan surat pernyataan |
| Status | Dapat diperhitungkan sebagai kredit atau pembayaran pajak tahun berjalan |
Perhatikan bahwa batas Rp500 juta dihitung dari seluruh usaha, online dan offline. Pedagang yang punya toko fisik dan toko online sekaligus perlu menjumlahkan keduanya sebelum membuat surat pernyataan.
Apa yang Perlu Disiapkan Pemilik Usaha
- Pisahkan omzet per kanal. Catat penjualan marketplace, toko fisik, dan penjualan langsung secara terpisah agar total omzet setahun bisa dibuktikan.
- Simpan bukti potong dan laporan penarikan dana marketplace. Tanpa bukti, PPh yang sudah dipungut sulit dikreditkan di SPT.
- Daftar langganan digital luar negeri. Software, iklan, dan cloud yang dibayar dengan kartu atau transfer bank sebaiknya dicatat sebagai biaya beserta PPN-nya.
- Rekonsiliasi bulanan. Cocokkan mutasi rekening, laporan marketplace, dan pembukuan agar tidak ada selisih saat SPT Tahunan atau saat ada surat dari kantor pajak.
- Pantau aturan resmi. Bila perluasan 9 November benar terbit, pembukuan yang sudah rapi tinggal disesuaikan.
Usaha yang omzetnya mendekati atau melewati batas pengusaha kena pajak juga perlu menghitung ulang kewajiban PPN-nya. Pertanyaan yang sering muncul bisa dilihat di halaman tanya jawab.
Ceritakan kondisi usaha Anda kepada kami. Konsultasi awal gratis, dan kami bantu pilihkan kantor berizin yang sesuai dengan kebutuhan dan skala perusahaan Anda.
