Hotel dengan pemegang saham asing banyak ditemui di Badung, Denpasar, Labuan Bajo, dan Batam. Operasionalnya mirip hotel lokal, tetapi kewajiban pelaporannya lebih banyak. Ada laporan ke pemerintah sebagai perusahaan PMA, ada laporan ke induk di luar negeri, dan ada transaksi lintas negara yang perlu diperlakukan dengan hati-hati.
Audit Laporan Keuangan
Hotel PMA berbentuk PT wajib diaudit jika memenuhi kriteria UU PT Pasal 68, misalnya aset atau omzet minimal Rp50 miliar. Dalam praktik, hotel PMA yang lebih kecil pun biasanya diaudit karena:
- Induk atau investor meminta laporan audited untuk konsolidasi.
- Bank pemberi kredit renovasi atau pembangunan mensyaratkannya.
- Ada rencana penjualan saham atau masuknya investor baru.
Area audit yang khas di hotel antara lain pendapatan kamar dan F&B, piutang dari agen perjalanan daring, uang muka tamu, persediaan F&B, serta aset tetap bernilai besar seperti bangunan dan perabot.
LKPM ke Kementerian Investasi
Setiap pelaku usaha yang memiliki perizinan berusaha, termasuk PMA, wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) melalui sistem OSS. Untuk usaha menengah dan besar, LKPM disampaikan per triwulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah triwulan berakhir. Isinya antara lain realisasi investasi, tenaga kerja, dan produksi atau penjualan. Angka di LKPM sebaiknya konsisten dengan laporan keuangan, karena perbedaan besar bisa memancing pertanyaan. Kelalaian menyampaikan LKPM dapat berujung peringatan tertulis sampai pembekuan atau pencabutan izin.
Transaksi dengan Induk di Luar Negeri
Hotel PMA sering membayar biaya ke pihak afiliasi, misalnya:
- Management fee dan incentive fee ke operator hotel grup.
- Royalti merek atau biaya sistem reservasi.
- Bunga atas pinjaman pemegang saham.
- Penggantian biaya karyawan ekspatriat.
Transaksi seperti ini harus diungkapkan sebagai transaksi pihak berelasi dalam laporan keuangan. Dari sisi pajak, harganya harus wajar dan bisa didukung dokumentasi transfer pricing jika memenuhi ambang batas. Pembayaran ke luar negeri juga terkait pemotongan PPh Pasal 26 dan pemanfaatan tarif perjanjian pajak, yang memerlukan dokumen dari penerima.
Mata Uang Fungsional dan Pembukuan
Mata uang fungsional ditentukan oleh lingkungan ekonomi utama entitas, bukan sekadar keinginan induk. Hotel yang tarifnya ditetapkan dalam dolar, pinjamannya dalam dolar, dan biaya utamanya juga dalam dolar mungkin memiliki dolar sebagai mata uang fungsional. Sebaliknya, hotel yang mayoritas tamunya domestik dan membayar dalam rupiah biasanya tetap memakai rupiah.
- Pembukuan dalam bahasa Inggris dan dolar AS dimungkinkan untuk WP PMA, tetapi ada prosedur pemberitahuan atau izin pajak yang harus diikuti sebelum tahun buku dimulai.
- Jika mata uang fungsional berbeda dengan mata uang penyajian, perlu translasi yang konsisten untuk laporan ke induk.
- Pinjaman valuta asing menimbulkan selisih kurs yang bisa membuat laba berfluktuasi.
Keputusan ini sebaiknya dibicarakan dengan auditor dan konsultan pajak sejak awal, karena sulit diubah di tengah jalan.
Kalender Kerja yang Disarankan
Gabungkan seluruh kewajiban dalam satu kalender. Setiap triwulan, tutup buku paling lambat awal bulan berikutnya agar LKPM bisa diisi dari angka yang sama. Paket laporan ke induk biasanya mengikuti jadwal grup, yang sering lebih cepat dari jadwal audit lokal. Audit tahunan sebaiknya dijadwalkan agar selesai sebelum SPT Tahunan badan. Dengan kalender ini, tim keuangan hotel tidak menyiapkan angka berbeda untuk setiap pihak.
Ceritakan kondisi usaha Anda kepada kami: jenis usaha, tahun buku yang diperlukan, dan untuk keperluan apa laporan itu dipakai. Konsultasi awal gratis. Kami bantu pilihkan kantor berizin yang sesuai dengan skala dan kebutuhan Anda.