Kementerian Keuangan menerbitkan PMK Nomor 33 Tahun 2026 tentang jenis dan tarif PNBP untuk pembinaan dan pengawasan profesi keuangan. Aturan ini ditandatangani 13 Mei 2026 dan diundangkan 25 Mei 2026. Isinya antara lain tarif izin akuntan publik, izin Kantor Akuntan Publik, serta denda keterlambatan laporan.
Tarif yang Diatur
| Layanan | Tarif |
|---|---|
| Izin dan perpanjangan izin akuntan publik | Rp1.000.000 per permohonan |
| Izin KAP perseorangan | Rp1.500.000 |
| Izin KAP persekutuan dengan 5 rekan atau lebih | Rp6.000.000 |
| Pendaftaran KAP atau organisasi audit asing | Rp10.000.000 per permohonan |
| Keterlambatan laporan | Rp100.000 per hari kerja, paling banyak Rp2.000.000 |
Apa Artinya bagi Pengguna Jasa Audit
Bagi pemilik usaha, angka tarif ini relatif kecil dan tidak seharusnya menjadi alasan kenaikan biaya audit yang signifikan. Hal yang lebih penting dari aturan ini adalah penegasannya: akuntan publik dan KAP adalah profesi berizin yang diawasi Kementerian Keuangan. Izin harus diperpanjang, laporan harus disampaikan tepat waktu, dan keterlambatan ada sanksinya.
Laporan audit hanya bernilai jika ditandatangani akuntan publik yang izinnya aktif. Bank, OJK, DJP, dan calon investor bisa menolak laporan dari pihak yang tidak berizin atau izinnya sedang dibekukan.
Cara Memastikan Auditor Anda Berizin
- Cek daftar resmi akuntan publik dan KAP di situs Pusat Pembinaan Profesi Keuangan Kementerian Keuangan.
- Pastikan nama penanda tangan laporan sama dengan akuntan publik yang terdaftar di KAP tersebut.
- Tanyakan status pendaftaran OJK jika laporan akan dipakai untuk bank, IPO, atau lembaga keuangan.
- Cocokkan dengan daftar rekanan bank yang akan menerima laporan Anda. Banyak bank membagi rekanan dalam beberapa kelas.
- Waspadai tawaran yang terlalu murah dan cepat tanpa kunjungan atau permintaan dokumen yang memadai.
Untuk Perusahaan yang Wajib Audit
PT dengan aset atau omzet minimal Rp50 miliar wajib menyerahkan laporan keuangannya untuk diaudit. Perusahaan PMA, perusahaan yang mengajukan kredit besar, dan perusahaan yang ingin memanfaatkan restitusi dipercepat juga membutuhkan laporan audited. Untuk semua kebutuhan ini, memilih auditor yang berizin dan sesuai kelas adalah langkah pertama yang tidak boleh dilewatkan.
Bedanya Akuntan Publik, KAP, dan KJA
Akuntan publik adalah orang yang memegang izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa asurans, seperti audit dan reviu. KAP adalah badan usaha tempat akuntan publik berpraktik. Adapun Kantor Jasa Akuntansi memberikan jasa pembukuan dan penyusunan laporan keuangan, tetapi tidak dapat menerbitkan opini audit. Banyak usaha memakai KJA untuk merapikan pembukuan, lalu KAP untuk mengaudit laporan yang sudah rapi tersebut. Pemisahan peran ini juga menjaga independensi auditor.
Soal waktu, idealnya auditor ditunjuk sebelum atau di awal tahun buku yang akan diaudit. Dengan begitu auditor dapat ikut mengamati penghitungan persediaan akhir tahun dan merencanakan pekerjaan lebih baik. Penunjukan yang terlambat, misalnya beberapa minggu sebelum tenggat bank, sering membuat prosedur tertentu tidak bisa dilakukan dan berisiko memengaruhi hasil audit.
Ceritakan kondisi usaha Anda kepada kami. Konsultasi awal gratis, dan kami bantu pilihkan kantor berizin yang sesuai dengan kebutuhan dan skala perusahaan Anda.