Pekan terakhir Januari 2026 menjadi salah satu pekan paling berat bagi pasar modal Indonesia. Pada 27 Januari, MSCI membekukan sementara perubahan indeks untuk saham Indonesia karena khawatir soal transparansi kepemilikan saham dan pola perdagangan yang terkoordinasi. Esoknya IHSG turun lebih dari 8 persen dan perdagangan dihentikan sementara. Penghentian kembali terjadi pada 29 Januari. Pada 30 Januari, pimpinan BEI dan sejumlah pimpinan OJK mengundurkan diri.
Respons Regulator
Dalam konferensi pers darurat 29 Januari, OJK bersama bursa mengumumkan beberapa langkah:
- Batas minimum free float dinaikkan menjadi 15 persen.
- Keterbukaan struktur kepemilikan dibuat lebih rinci.
- Data pemilik manfaat akhir disiapkan untuk kebutuhan penyedia indeks.
Pada 4 Februari 2026, OJK menjelaskan bahwa kenaikan dari 7,5 persen ke 15 persen akan dilakukan bertahap selama tiga tahun hingga 2029. Pada tahun pertama, sebagian emiten akan diminta mencapai 10 persen. Rancangan aturannya ditargetkan terbit Maret 2026.
Dampak bagi Perusahaan yang Ingin IPO
Bagi pemilik perusahaan yang merencanakan IPO dalam dua sampai tiga tahun ke depan, ada beberapa konsekuensi:
- Porsi saham yang dilepas lebih besar. Pemilik harus siap melepas lebih banyak saham ke publik, sehingga dilusi kepemilikan perlu dihitung sejak awal.
- Valuasi makin penting. Karena saham yang dilepas lebih banyak, selisih valuasi sedikit saja berdampak besar pada dana yang diterima pemilik dan perusahaan.
- Struktur kepemilikan harus bersih. Kepemilikan lewat pinjam nama atau struktur berlapis yang tidak jelas akan menjadi sorotan. Data pemilik manfaat perlu siap.
- Kualitas laporan keuangan diuji lebih keras. Setelah guncangan ini, regulator dan investor cenderung lebih teliti membaca laporan audited calon emiten.
Persiapan Praktis
- Pastikan laporan keuangan beberapa tahun terakhir sudah diaudit oleh KAP yang terdaftar di OJK.
- Rapikan transaksi dengan pihak berelasi dan pinjaman dari atau ke pemegang saham.
- Petakan pemilik manfaat akhir dan perbarui data di sistem administrasi badan hukum.
- Siapkan valuasi independen sebagai dasar diskusi dengan penjamin emisi.
- Pertimbangkan alternatif pendanaan, seperti investor strategis atau pre-IPO, jika waktu IPO harus mundur.
Pasar yang sedang memperketat aturan bukan berarti pintu IPO tertutup. Perusahaan yang datang dengan data rapi justru lebih mudah dipercaya di tengah suasana yang serba hati-hati.
Ilustrasi Dampak Free Float
Misalkan sebuah perusahaan bernilai Rp500 miliar sebelum IPO. Dengan aturan lama, melepas 7,5 persen saham sudah cukup untuk memenuhi batas minimum. Jika batas naik ke 15 persen, porsi publik bisa dua kali lipat. Pemilik perlu memutuskan apakah tambahan saham itu berasal dari saham baru, yang dananya masuk ke perusahaan, atau dari divestasi pemilik lama, yang dananya masuk ke pemegang saham. Keputusan ini memengaruhi rencana penggunaan dana dan pajak pemilik.
Hal lain yang perlu dihitung adalah biaya kepatuhan setelah tercatat, seperti laporan keuangan tahunan dan tengah tahunan, keterbukaan informasi, serta tata kelola. Biaya ini bersifat rutin dan sebaiknya masuk dalam perhitungan sebelum memutuskan IPO.
Ceritakan kondisi usaha Anda kepada kami. Konsultasi awal gratis, dan kami bantu pilihkan kantor berizin yang sesuai dengan kebutuhan dan skala perusahaan Anda.